Buton Utara - PETA BUTUR yang tergabung dari 4 lembaga ( DPW YL FHI SULTRA, DPD WASINDO BUTUR, DPD PERISAI BUTUR, DPD RELAWAN PRABOWO BUTUR melakukan unjuk rasa Part II terkait dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme desa Malalanda.
Aksi unjuk rasa itu guna untuk mendesak dan memberikan bukti dan tambahan bukti korupsi dan memasukan nama nama saksi terkait nepotisme kades Malalanda.
Ketua WASINDO BUTUR Ridwan Bonto membeberkan Persoalan desa Malalanda kita percayakan APH, korupsi merugikan negara dan merampas hak sosial masyarakat. Semoga secepatnya ada titik terang. Ujarnya 10/02/2025
Ditambahkan Ketua DPD PERISAI BUTUR bahwa kasus yang ada di desa Malalanda akan menjadi perhatian publik dan akan kita kawal sampai tuntas pasalnya berdasarkan data dan peraturan perundang undangan sudah jelas nyata ada praktek nepotisme dan korupsi. Ujar Alwin Hidayat
Tak hanya itu, Wakil Ketua Relawan Prabowo Butur pada kasus nya ini menilai kepala desa tidak mau di kritik alias anti kritik maka tidak ada kata mundur dan menekankan ke Inspektorat agar jangan berlarut larut dalam pemeriksaan maupun pembentukan tim audit. Kata Asdar
Dalam diskusi disaat penyerahan bukti berupa tanda tangan masyarakat sebagai saksi dan laporan tambahan korupsi Kanit Tipikor Polres Butur mengatakan bahwa tahap kasus ini sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah memanggil pihak DPMD Butur, dan beliau juga menyampaikan bahwa meminta dukungan untuk penuntaskan kasus KKN yang hari ini di laporkan oleh lembaga YL FHI bersama PETA BUTUR.
Dengan tegas Ketua DPW YL FHI Sultra sangat mendukung kinerja Polres Buton Utara dalam hal ini penanganan kasus KKN yang kini sudah masuk dalam proses pemeriksaan. Kami 4 lembaga yang tergabung di PETA BUTUR akan tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Tutup R. Mustafa. A
Posting Komentar